Kader Norma Ketenagakerjaan (KNK Muda)
Kader Norma Ketenagakerjaan (KNK Muda)

PJKNK - Star Multig Indonesia Menyediakan Patihan Kader Norma Ketenagakerjaan Untuk jenjang muda dengan durasi pelaksanaan selama 5 Lima hari.
Materi apa saja yang akan dipelajari di Training Kader Norma Ketenagakerjaan (KNK Muda). Berikut ini adalah daftar materi yang akan anda dapatkan. Segeralah bergabung untuk dapat melihat semua materi.


Profile Kader Norma Ketenagakerjaan
Profile personil di perusahaan yang dibentuk dan diberikan pembinaan mengenai norma ketenagakerjaan, untuk membantu pengusaha mengendalikan risiko ketenagakerjaan serta meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam penerapan norma ketenagakerjaan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja No kep 5-34-AS 03 00-IV-2020 Tentang Kartu Identitas Trainer dan Kartu Penunjukan Kader Norma Ketenagakerjaan

Kepmen RI Nomor SE 6-MEN-IX-2014 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 257 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Kader Norma Ketenagakerjaan

Kepmen 257 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Kader Norma Ketenagakerjaan

Profil Kader Norma Ketengakerjaan

Profile Kader Norma Ketengakerjaan

Penerapan Norma Waktu Kerja, Istirahat dan Pengupahan
Kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu.

Kepmen No.Kep.231-MEN-2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Pengupahan

Kepmen No.Kep.21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak

Permenaker No 1 Tahun 2017 Tentang Struktur dan Skala Upah

Permenaker No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 77 sd 82

Penerapan Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Pengupahan

Penerapan Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Pengupahan

Kepmenakertrans No. : PER.15-MEN-VII-2005 tentang Waktu Kerja dan Istirahat pada Sektor Usaha Pertambangan Umum Pada Daerah Operasi Tertentu.

Kepmen 102-MEN-VI-2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur

Permenaker No 20 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

Kepmenakertrans No. : KEP.51-MEN-IV-2004 tentang Istirahat Panjang Pada Perusahaan Tertentu.

Permenakertrans No. : PER. 11-Men-VII-2010 tentang Waktu Kerja dan Waktu Istirahat di sektor Perikanan pada Daerah Operasi Tertentu

Kepmenakertrans No. : KEP.233-MEN-2003 ttg Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus.

Kepmenakertrans No. : KEP.234-MEN-2003 tentang Waktu Kerja dan Istirahat pada Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu.

Keputusan Bersama Mennaker dan Kapolri No. : KEP. 275-MEN-1989, POL.KEP-04-V-1989 ttg Pengaturan Jam Kerja Shift dan Jam Istirahat serta Pembinaan Tenaga Kerja Satuan Pengamanan (SATPAM).

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat - Rev Ibu Helmida, S.H., M.H.

Norma Pengupahan 2021

Penerapan Norma Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja
keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja

Permen 16-Men-V-2006 Lembaga Akriditasi Pelatihan Kerja

Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 Kerangka Kualifikasi Nasional

PP No.31 Thn 2006 ttg Sistem Pelatihan Kerja Nasional;

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja

Permenaker No 7-Men-IV-2008 Tentang Penempatan Tenga Kerja

Penerapan Norma Penempatan dan Pelatihan Kerja

Penerapan Norma Penempatan dan Pelatihan Kerja

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri

Kepmenakertrans RI Nomor Kep. 261-Men-XI-2004 tentang Perusahaan Yang Wajib Melaksanakan Pelatihan Kerja

Kepmenakertrans No.Kep.205 - Men-1999 tentang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat

Permenaker No 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaaan Tenaga Kerja Asing

Permenakertrans No. Per.08-Men-V-2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri

Permenaker No 35 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaaan Tenaga Kerja Asing

Permenaker No 3 Tahun 2015 Tentang Standard Operasional Prosedur Penerbitan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Badan Kordinasi Penanaman Modal

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Permenaker No 228 Tahun 2019 Tentang Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing

Penerapan Norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Norma Jansos & klaim salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar JAMINAN SOSIAL hidupnya yang layak

Penerapan Norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Penerapan Norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Prepres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

Pepres Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Kesehatan

Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan

UU 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial

UU 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Permen Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tatacara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Pengetahuan Norma Perlindungan Pekerja Perempuan, Pekerja Anak dan Diskriminasi
memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada pegawai ketenaga kerjaan agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan

Pengetahuan Norma Perlindungan Pekerja Perempuan, Pekerja Anak dan Diskriminasi

Pengetahuan Norma Perlindungan Pekerja Perempuan, Pekerja Anak dan Diskriminasi

UU 21 Tahun 1999 Tentang Ratifikasi Kovensi ILO No 111 Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan

UU 20 Tahun 1999 Pengesahan Konvensi ILO No 138 Mengenai Usia Minimun Boleh Bekerja

Kepmen No : KEP. 224 MEN 2003 Tentang Kewajiban Pengusaha Yang Memperkerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 07.00

Kepmenakertrans No : KEP. 235 MEN 2003 Tentang Jenis-jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral

UU 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi PBB Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

Pengetahuan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sangat penting dilaksanakan , untuk menciptakan situasi kerja yang aman, tenteram dan sehat sehingga dapat berjalan semuanya dengan baik.

Pengetahuan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pengetahuan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja

UU 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

KNK 109 - Norma K3

Sistim Pengawasan Ketenagakerjaan
Pengawasan ketenagakerjaan merupakan fungsi kemasyarakatan dari administrasi ketenagakerjaan yang memastikan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan di tempat kerja.

Permenaker Nomor Per.02- MEN - 2011 Tentang Pembinaan dan Kordinasi Pelaksanaan Pengawasan Ketengakerjaan

UU 21 Tahun 2003 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Peradagangan

UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

UU 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya UU Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia

Sistim Pengawasan Ketengakerjaan

UU 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Permenaker 1 Tahun 2020 perubahan atas peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 33 tahun 2016 tentang tata cara pengawasan ketenagakerjaan

Sistem Pengawasan Ketengakerjaan

Prepres No 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan

Permenaker Nomor Per.09-MEN-V-2005 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Pengawasan Ketenagakerjaan

Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawas Ketengakerjaan

Permenakaer Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Komite Pengawas Ketengakerjaan

Pak Giawan - Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

Pengantar UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan & UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja.

Pengantar UU 13 Tahun 2003

UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

UU 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Undang-undang No. 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang- undang Pengawasan Perburuhan 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia

Pengantar UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Pak Giawan - Pengantar UU 13 Tahun 2003

UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

PP Nomor 35 Tahun 2021 Tentang PKWT, Alih Daya, WKWI dan Pemutusan Hubungan Kerja

PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan

PP Nomor 37 Tahun 2021 - Penyelenggara Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Penerapan Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat
Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.16-MEN-2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja Buruh

Permenaker 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Pada Perusahaan Lain

UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 59

Norma Hubungan Kerja dan Berserikat

UU 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihanIndustrial

Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan PeraturanPerusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

UU 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja - Serikat Buruh

Kepmenaker dan Transmigrasi NomorKEP.187-MEN-IX-2004 tentang iuran anggota serikat pekerja buruh

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 220 Tahun 2016 tentang lambang-logo, stempel dan kartu tanda anggota lembaga kerjasama tripartite nasional

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.201-MEN-2001 tentang Keterwakilan Serikat Pekerja-Serikat Buruh dalam Kelembagaan Hubungan Industrial

Penerapan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat

Permenaker dan Transmigrasi Nomor PER.06-MEN-IV-2005 tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja - Serikat Buruh

Peraturan Pemerintah 4 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2005 tentang tata kerja dan susunan organisasi lembaga kerja sama tripartit

Kepmen 100-MEN-VI-2004 Tentang Ketentuaan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Permenaker dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.32-MEN-XII-2008 tentang Kriteria Dan Atau Persyaratan Serikat Pekerja-Serikat Buruh dalam Kelembagaan Tripartit

Permenaker 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Pada Perusahaan Lain

Pak Giawan - Hubungan Kerja

Pak Giawan - Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Penatalaksanaan Sistem Informasi dan Dokumen Ketenagakerjaan
Sistem Informasi & Dokumen pada dasarnya lahir dari kebutuhan untuk mengelola jumlah informasi yang berkembang yang diciptakan dalam suatu organisasi.

Sistem Informasi dan Dokumen Ketenagakerjaan

Penata laksanaan Sistem Informasi dan Dokumen Ketenagakerjaan

UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

UU 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Komunikasi Massa dan Motivasi Ketenagakerjaan
Meningkatkan kemampuan kader norma ketenagakerjaan untuk menyampaikan ketentuan-ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan ketengakerjaan kepada pengusaha dan pekerja ditempat kerja dengan benar sesuai norma-norma ketenagakerjaan yang diatur dalam peraturan yang berlaku

Komunikasi Masa dan Motivasi Ketenagakerjaan

Komunikasi Masa dan Motivasi Ketenagakerjaan

Pengantar Identifikasi Masalah Pengendalian Resiko Norma Ketenagakerjaan
Segala sesuatu yang berdampak negatif bagi pencapaian tujuan, Tidak satu pun kegiatan manusia atau perusahaan yang bebas risiko.

Pengantar Identifikasi Masalah Pengendalian Resiko Norma Ketenagakerjaan

Pengantar Identifikasi Masalah Pengendalian Resiko Norma Ketenagakerjaan

UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Tugas Identifikasi Masalah Pengendalian Resiko

Simulasi Pembuatan Wajib Lapor Ketenagakerjaan dan Draft Perjanjian / Kontrak Penyerahan Sebagian Pekerjaan
Pemahaman Mengenai Kewajiban Wajib Lapor Ketenagakerjaan serta Tata Cara Pelaporan Dalam Jaringan (online) dan Draft Perjanjian/ Kontrak Penyerahan sebagian Pekerjaan

WLP Tidak Ada Simulasi

Cara Penggunaan Aplikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Secara Online

Perjanjian /mulasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan dan Draf Perjanjian /Kontrak Penyerahan Sebagian Pekerjaan

Dr. SUDIANTO, S.E., M.Si - NORMA WAJIB LAPOR KETENGAKERJAAN

UU 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan

Permenakertrans No Per.14-MEN-IV-2006 Tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan

Permenaker 18 Tahun 2017 Tentang Wajib Lapor Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan Dalam Jaringan

Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2019 tentang penyakit Akibat Kerja

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan penghentian manfaat Jaminan Pensiun

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun

Pemenaker No. 10 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Program Kembali kerja serta kegiatan promotif dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja dan penyakit akibat Kerja

Penyelesaian Perselisihan di Dalam Pengadilan Maupun di Luar Pengadilan
Penyelesaian Perselisihan Di Dalam Pengadilan Maupun Diluar Pengadilan

Penyelesaian Perselisihan Di Dalam Pengadilan Maupun Diluar Pengadilan

UU 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh

Penyelesaian Perselisihan

UU 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihanIndustrial