Materi apa saja yang akan dipelajari di Training Kader Norma Ketenagakerjaan (KNK Muda). Berikut ini adalah
daftar materi yang akan anda dapatkan. Segeralah bergabung untuk dapat
melihat semua materi.
Sistim Pengawasan Ketenagakerjaan
Pengawasan ketenagakerjaan merupakan fungsi kemasyarakatan dari administrasi ketenagakerjaan yang memastikan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan di tempat kerja.
Profile Kader Norma Ketenagakerjaan
Profile personil di perusahaan yang dibentuk dan diberikan pembinaan mengenai norma ketenagakerjaan, untuk membantu pengusaha mengendalikan risiko ketenagakerjaan serta meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam penerapan norma ketenagakerjaan.
Pengantar UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan & UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja.
Penerapan Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat
Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
Penerapan Norma Waktu Kerja, Istirahat dan Pengupahan
Kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu.
Penerapan Norma Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja
keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan
Penerapan Norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Norma Jansos & klaim salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar JAMINAN SOSIAL hidupnya yang layak
Pengetahuan Norma Perlindungan Pekerja Perempuan, Pekerja Anak dan Diskriminasi
memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada pegawai ketenaga kerjaan agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan
Pengetahuan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sangat penting dilaksanakan , untuk menciptakan situasi kerja yang aman, tenteram dan sehat sehingga dapat berjalan semuanya dengan baik.
Penatalaksanaan Sistem Informasi dan Dokumen Ketenagakerjaan
Sistem Informasi & Dokumen pada dasarnya lahir dari kebutuhan untuk mengelola jumlah informasi yang berkembang yang diciptakan dalam suatu organisasi.
Komunikasi Massa dan Motivasi Ketenagakerjaan
Meningkatkan kemampuan kader norma ketenagakerjaan untuk menyampaikan ketentuan-ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan ketengakerjaan kepada pengusaha dan pekerja ditempat kerja dengan benar sesuai norma-norma ketenagakerjaan yang diatur dalam peraturan yang berlaku
Pengantar Identifikasi Masalah Pengendalian Resiko Norma Ketenagakerjaan
Segala sesuatu yang berdampak negatif bagi pencapaian tujuan, Tidak satu pun kegiatan manusia atau perusahaan yang bebas risiko.
Simulasi Pembuatan Wajib Lapor Ketenagakerjaan dan Draft Perjanjian / Kontrak Penyerahan Sebagian Pekerjaan
Pemahaman Mengenai Kewajiban Wajib Lapor Ketenagakerjaan serta Tata Cara Pelaporan Dalam Jaringan (online) dan Draft Perjanjian/ Kontrak Penyerahan sebagian
Pekerjaan
Sistem Pengawasan Ketengakerjaan
Profil Kader Norma Ketengakerjaan
Pengantar UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Norma Hubungan Kerja dan Berserikat
Penerapan Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Pengupahan
UU 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya UU Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia
UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
UU 21 Tahun 2003 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Peradagangan
Permenaker Nomor Per.02- MEN - 2011 Tentang Pembinaan dan Kordinasi Pelaksanaan Pengawasan Ketengakerjaan
Prepres No 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan
Permenaker Nomor Per.09-MEN-V-2005 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Pengawasan Ketenagakerjaan
Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawas Ketengakerjaan
Permenakaer Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Komite Pengawas Ketengakerjaan
Kepmen 257 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Kader Norma Ketenagakerjaan
Undang-undang No. 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang- undang Pengawasan Perburuhan 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia
UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 59
Permenaker 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Pada Perusahaan Lain
Permenaker 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Pada Perusahaan Lain
UU 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja - Serikat Buruh
UU 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihanIndustrial
Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan PeraturanPerusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.16-MEN-2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja Buruh
UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 77 sd 82
Kepmen 102-MEN-VI-2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur
Kepmenakertrans No. : PER.15-MEN-VII-2005 tentang Waktu Kerja dan Istirahat pada Sektor Usaha Pertambangan Umum Pada Daerah Operasi Tertentu.
Permenaker No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan
Permenaker No 1 Tahun 2017 Tentang Struktur dan Skala Upah
PP No.31 Thn 2006 ttg Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
Permen 16-Men-V-2006 Lembaga Akriditasi Pelatihan Kerja
Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 Kerangka Kualifikasi Nasional
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri
Kepmenakertrans RI Nomor Kep. 261-Men-XI-2004 tentang Perusahaan Yang Wajib Melaksanakan Pelatihan Kerja
Kepmenakertrans No.Kep.205 - Men-1999 tentang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat
Permenaker No 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaaan Tenaga Kerja Asing
UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Penerapan Norma Penempatan dan Pelatihan Kerja
Penerapan Norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Pengetahuan Norma Perlindungan Pekerja Perempuan, Pekerja Anak dan Diskriminasi
Sistem Informasi dan Dokumen Ketenagakerjaan
Komunikasi Masa dan Motivasi Ketenagakerjaan
Pengantar Identifikasi Masalah Pengendalian Resiko Norma Ketenagakerjaan
Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Penyelesaian Perselisihan di Dalam Pengadilan Maupun di Luar Pengadilan
Penyelesaian Perselisihan Di Dalam Pengadilan Maupun Diluar Pengadilan
Sistim Pengawasan Ketengakerjaan
Profile Kader Norma Ketengakerjaan
Pengantar UU 13 Tahun 2003
Penerapan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat
Penerapan Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Pengupahan
Penerapan Norma Penempatan dan Pelatihan Kerja
Penerapan Norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Pengetahuan Norma Perlindungan Pekerja Perempuan, Pekerja Anak dan Diskriminasi
Pengetahuan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Penata laksanaan Sistem Informasi dan Dokumen Ketenagakerjaan
Perjanjian /mulasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan dan Draf Perjanjian /Kontrak Penyerahan Sebagian Pekerjaan
Komunikasi Masa dan Motivasi Ketenagakerjaan
Pengantar Identifikasi Masalah Pengendalian Resiko Norma Ketenagakerjaan
Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Penyelesaian Perselisihan Di Dalam Pengadilan Maupun Diluar Pengadilan
Penyelesaian Perselisihan
Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja
UU 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh
UU 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihanIndustrial
UU 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Permenaker 1 Tahun 2020 perubahan atas peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 33 tahun 2016 tentang tata cara pengawasan ketenagakerjaan
UU 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Kepmen RI Nomor SE 6-MEN-IX-2014 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 257 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Kader Norma Ketenagakerjaan
Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja No kep 5-34-AS 03 00-IV-2020 Tentang Kartu Identitas Trainer dan Kartu Penunjukan Kader Norma Ketenagakerjaan
Kepmen 100-MEN-VI-2004 Tentang Ketentuaan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Peraturan Pemerintah 4 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2005 tentang tata kerja dan susunan organisasi lembaga kerja sama tripartit
Permenaker dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.32-MEN-XII-2008 tentang Kriteria Dan Atau Persyaratan Serikat Pekerja-Serikat Buruh dalam Kelembagaan Tripartit
Permenaker dan Transmigrasi Nomor PER.06-MEN-IV-2005 tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja - Serikat Buruh
Kepmenaker dan Transmigrasi NomorKEP.187-MEN-IX-2004 tentang iuran anggota serikat pekerja buruh
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 220 Tahun 2016 tentang lambang-logo, stempel dan kartu tanda anggota lembaga kerjasama tripartite nasional
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.201-MEN-2001 tentang Keterwakilan Serikat Pekerja-Serikat Buruh dalam Kelembagaan Hubungan Industrial
Keputusan Bersama Mennaker dan Kapolri No. : KEP. 275-MEN-1989, POL.KEP-04-V-1989 ttg Pengaturan Jam Kerja Shift dan Jam Istirahat serta Pembinaan Tenaga Kerja Satuan Pengamanan (SATPAM).
Kepmenakertrans No. : KEP.233-MEN-2003 ttg Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus.
Kepmenakertrans No. : KEP.234-MEN-2003 tentang Waktu Kerja dan Istirahat pada Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu.
Kepmenakertrans No. : KEP.51-MEN-IV-2004 tentang Istirahat Panjang Pada Perusahaan Tertentu.
Permenakertrans No. : PER. 11-Men-VII-2010 tentang Waktu Kerja dan Waktu Istirahat di sektor Perikanan pada Daerah Operasi Tertentu
Permenaker No 20 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan
Kepmen No.Kep.231-MEN-2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Pengupahan
Kepmen No.Kep.21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan
Permenakertrans No. Per.08-Men-V-2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri
Permenaker No 35 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaaan Tenaga Kerja Asing
Permenaker No 3 Tahun 2015 Tentang Standard Operasional Prosedur Penerbitan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Badan Kordinasi Penanaman Modal
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Permenaker No 228 Tahun 2019 Tentang Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing
UU 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial
UU 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Permen Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tatacara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial
UU 21 Tahun 1999 Tentang Ratifikasi Kovensi ILO No 111 Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan
UU 20 Tahun 1999 Pengesahan Konvensi ILO No 138 Mengenai Usia Minimun Boleh Bekerja
Pak Giawan - Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
Kepmen No : KEP. 224 MEN 2003 Tentang Kewajiban Pengusaha Yang Memperkerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 07.00
Kepmenakertrans No : KEP. 235 MEN 2003 Tentang Jenis-jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral
UU 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
UU 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Pak Giawan - Pengantar UU 13 Tahun 2003
UU 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan
Pak Giawan - Hubungan Kerja
Permenakertrans No Per.14-MEN-IV-2006 Tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan
Permenaker 18 Tahun 2017 Tentang Wajib Lapor Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan Dalam Jaringan
Pak Giawan - Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2019 tentang penyakit Akibat Kerja
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan penghentian manfaat Jaminan Pensiun
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
Permenaker No 7-Men-IV-2008 Tentang Penempatan Tenga Kerja
UU 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi PBB Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Pemenaker No. 10 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Program Kembali kerja serta kegiatan promotif dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja dan penyakit akibat Kerja
Tugas Identifikasi Masalah Pengendalian Resiko
Dr. SUDIANTO, S.E., M.Si - NORMA WAJIB LAPOR KETENGAKERJAAN
UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Pepres Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Kesehatan
Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan
Prepres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
Cara Penggunaan Aplikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Secara Online
UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat - Rev Ibu Helmida, S.H., M.H.
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PP Nomor 35 Tahun 2021 Tentang PKWT, Alih Daya, WKWI dan Pemutusan Hubungan Kerja
PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
PP Nomor 37 Tahun 2021 - Penyelenggara Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
